Selasa, 15 Februari 2011

POLITIK PESANTREN” PENUMPAS KEDHALIMAN INDONESIA DI ERA MODERNISASI


Dewasa ini, telah kita ketahui bahwasanya pesantren telah berkembang di Indonesia dalam kuantitas yang cukup besar. Baik itu pesantren yang bersifat shalafiyah, kholafiyah maupun yang bersifat modern. Kini keberadaan pesantren telah diakui oleh berbagai kalangan masyarakat dari lapisan bawah maupun atas. Salah satu keistimewaan pesantren yang diminati masyarakat saat ini adalah metode pembelajaran yang diterapkan, dimana lembaga pendididkan ini memadukan ilmu-ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan umum yang bertujuan supaya para santri tidak kalah wawasan dibandingkan siswa di lembaga pendidikan umum lainnya. Selain itu, pesantren juga mendidik dan melatih para santri dengan pelbagai macam ketrampilan yang ada. Dengan bekal inilah kelak para alumni pesantren memiliki modal pengetahuan agama dan umum, pengalaman, modal akhlak serta kemampuan lainnya yang dapat mempercerah masa depan mereka.
Sebagai lembaga pendidikan islam yang bersifat independent, ternyata pesantren juga memiliki daya tawar politik tersendiri bagi konstelasi perpolitikan di negri kita. Salah satu bukti yang mendukung yakni pada musim pemilu, banyak pihak-pihak elit politik yang beramai-ramai sowan atau sambang ke berbagai pesantren di nusantara ini khususnya pesantren yang kyai-nya lebih familiar guna mendapat izin restu maupun dukungan politik untuk memenangkan pemilu tersebut. Hal ini menunjukkan berbagai pesantren dalam negri kita cukup penting.
Sekilas kita amati, hubunagn  antara politik dan pesantren ini tidak jauh beda dengan hubungan islam dan umatnya. dimana kedua unsur ini saling terikat keberadaannya.
Pada hakekatnya, politik adalah nalurinya manusia yang merupakan hak asasi yang dibawa sejak lahir, tak heran jika manusia disebut sebagai mahluk sosial karena mereka membutuhkan masyarakat yang lainnya guna berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Salah satu watak yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah rasa memiliki suatu pemerintahan yang berkuasa dan berkewibawaan, mereka ingin mengatur, serta memimpin diri orang lain. Karena secara hakiki kehidupan mereka tidaklah mungkin tanpa adanya bumbu-bumbu politik. Contoh yang sederhana adalah kekuasaan seorang pemimpin. Manakala ia bertugas menafkahi hidup keluarganya, membimbing serta mengayomi anggota keluarganya dari berbagai ancaman pengaruh buruk suatu lingkungan.
Sampai saat ini politik pesantren di Indonesia mengalami dilematis, disatu sisi ada pihak yang menentang bercampurnya politik dengan pondok pesantren. Mereka berpendapat bahwa sebuah agama harus fokus pada satu sumber saja dan tidak boleh bercampur baur dengan politik. Karena sesungguhnya politik di Indonesia bukan merupakan politik islam seperti yang diterapkan pada zaman kekhalifaan. Jika mereka mencampur- baurkan antar politik dan pesantren yang sarat agama lantas agama yang sudah mereka dapatkan bisa menjadi ahan permainan layaknya siasat kaum politik.dari sisi lain, ada pihak yang memperbolehkan bahkan menganjurkan supaya masyarakat pesantren andil serta dalam urusan politik. Jika diperhatikan, saat era modern ini Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya budaya,. Sebagian wilayah Indonesia telah terkontaminasi oleh budapa hedonisme, kepalsuan dan keserakahan yang bermuasal dari dunia barat. Budaya-budaya tersebut tidak hanya mempengaruhi lingkunagn keremajaan saja, bahkan sudah menjangkit di lingkungan pemerintahan kita. Tak ayal, saat ini banyak bertebaran kasus korupsi, suap-menyuap, perampasan aset dan lain-lain. Yang mana hal-hal tersebut dilakuakn oleh pejabat-pejabat negri ini yang tak lain pemimpin bangsa Indonesia.
Andaikan orang islam tidak mau terjun ke dunia politik, khususnya masyarakat pesantren. Lantas apa jadinya negri ini dan bagaimana keadaan Indonesia kedepannya misalkan perpolitikan ini hanya dipegang oleh orang-orang non muslim ataupun masyarakat yang awam terhadap ajaran islam.
Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berfungsi sebagai alat islamisasi yang sekaligus memenuhi tiga unsur utama, natara lain: ibadah guna menanamkan iman terhadap agama, tabligh guna menyampaikan dan menyebarkan ilmu kepada umat, dan amal supaya diwujudkan dala kehidupan sehari-hari.dengan adanya unsur penting ini, maka pastinya para santri pesantren selain mendalami agama juga mendapatkan bekal pembelajaran umum di sekolah kelak menjadi generasi bangsa yang agung serta terdidik menjadi pemimpin umat dengan visi amar ma’ruf nahi munkar. Maka, kini sudah saatnya masyarakat berbasis pesantren berpeluang untuk terjun dalam dunia politik, mengemban amanah atas dasar tiga prinsip, yakni: jabatan merupakan amanah dari rakyat yang harus dijalankan sebaik-baiknya guna membangun kesejahteraan bersama. Kedua, setiap jabatan politik yang diemban harus disadari bahwa masing-masing tredapat pertangung jawaban atas kepemimpinannya kepada Allah SWT. Ketiga, setiap kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat melalui prinsip ukhuwah guna memupuk persaudaraan antar sesama dan menghindari adanya gaya konfrontatif yang penuh dengan pelbgai konflik semacam rasa ingin mengeliminasi pihak politik lainnya.
Sungguh sangat didambakan oleh rayat Indonesia jika masyarakat pesantren bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Sehingga masyarakat umum akan mendukung sepenuhnya dan tidak akan merasa asing lagi dengan istilah pesantren mengingat substansi yang ada dalam ajaran pesantren.
Dan sudah saatnya pula pihak pesantren muncul memainkan perannya bagi dunia politik Indonesia maupun tatanan internasional karena pemikiran, pemahaman masyarakat berbasis pesantren sarat dengan nilai-nilai moral yang belum terkontaminasi oleh budaya barat.            


1 komentar:

  1. tapi sangat di sayangkan ya ri,,,banyak ponpes yang menggunakan 'kekuatannya' untuk kepentingan sepihak saja,,dan menggunakan santrinya menjadi satu paham atau sependapat dengan pemilik ponpes tersebut,yang pendapat tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya

    BalasHapus